Wasekjen DPP Perindo : Dinasti Politk Harus Dibatasi

Posted by

Cybersulutdaily.com – Dewan Pimpinan Pusat Ormas Persatuan Indonesia berharap agar politik dinasti diatur dalam RUU Pilkada. Karena, dinasti politik tidak baik bagi pemerintahan yang bersih.

Wakil Sekjen DPP Perindo, Hendrik Kawilarang Luntungan mengatakan, politik dinasti akan berbahaya bagi keberlangsungan demokrasi yang kini sedang tumbuh mekar di Indonesia.

Hendrik Kawilarang Luntungan

Hendrik Kawilarang Luntungan

“Politik dinasti seringkali mengabaikan etika politik dan mengebiri hak politik orang lain. Menempatkan pejabat bukan karena kapasitasnya, tetapi karena kekerabatannya,” kata Hendrik kepada wartawan, Jakarta, Kamis (17/10/2013).

Menurutnya, politik dinasti memberikan dampak buruk bagi politik Indonesia. Politik dinasti akan menumbuhkan oligarki politik serta tidak sehat bagi upaya regenerasi kepemimpinan politik.

“Kekuasaan hanya dikuasai oleh beberapa orang yang berasal dari satu keluarga tanpa memberi ruang pihak lain untuk berpartisipasi,” tegas calon legislatif Partai Hanura dapil Sulawesi Utara ini.

Ia melanjutkan, selain itu dinasti politik juga sangat berdampak buruk bagi akuntabilitas birokrasi dan pemerintahan. Akibatnya, pejabat hasil dinasti politik yang menduduki jabatan publik cenderung serakah serta marak korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

“Dinasti politik menjadi pintu masuk bagi pihak-pihak yang memiliki motivasi merampas keuangan negara,” ujarya.

Bahkan, kata Hendrik, parahnya lagi, pemerintahan yang dihasilkan dari dinasti politik lebih berorientasi mencari keuntungan untuk keluarga, bukan demi kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat.

“Politik dinasti harus kita batasi, jangan sampai terulang terus di kemudian hari,” jelas Hendrik.

Untuk itu, Hendrik sepakat dengan usulan pemerintah yang mengatur pembatasan syarat jabatan kepala daerah guna menghindari upaya pembangunan dinasti politik di daerah. Menurutnya, penting ada larangan keluarga untuk maju dalam pencalonan kepala daerah.

“Pemerintah menjelaskan konsep larangan kerabat dan keluarga petahanan dalam pilkada tersebut dilakukan dengan jeda satu periode masa jabatan si petahanan atau lima tahun,” tandasnya.(ic)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*