Walhi Sulut Ancam Boikot Kantor CTI, Jika Dipaksakan Penetapan Ranperda RTRWP

Posted by

img-Walhi_908497343

Manado, CYBERSULUTdaily.com – Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulut, ancam akan memboikot pengoperasian kantor Coral Triangle Inisiative (CTI), jika Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) dipaksakan untuk ditetapkan.

Hal tersebut disampaikan, Ketua Dewan Daerah Walhi Sulut, Edo Rahman dalam rilis yang dikirim ke sejumlah media, Senin (28/10).

Dalam rilis tersebut, Walhi menilai Ranperda RTRWP Sulut sarat cacat hukum, dan terkesan dipaksakan hanya untuk mengakomodir kepentingan program MP3EI, sementara hak-hak rakyat dalam penyusunan draft tersebut terabaikan.

“Usulan Pemkab Minut misalnya, yang diteruskan oleh Gubernur ke Pansus RTRW Sulut, untuk menjadikan Pulau Bangka sebagai wilayah pertambangan. Nanti dimasukkan di pertengahan tahun 2012 dan itu tidak terakomodir dalam kajian lingkungan hidup strategis (KLHS), yang telah disusun sebelumnya sebagai pra-syarat draft RTRW Sulut. Ini terkesan sangatlah dipaksakan dan hanya mengakomodir kepentingan investasi pertambangan. Sedangkan hak-hak rakyat yang tertuang di dalam UU 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, UU 32 tahun 2009 tentang PPLH dan UU 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba terabaikan,” terang Edo dalam rilis tersebut.

“Jika pengesahan Ranperda RTRW Sulut tetap akan dipaksakan, maka jangan salahkan kami jika akan memboikot pengoperasian kantor CTI yang ada di Manado. Inkonsistensi pemerintah Indonesia justru akan menghancurkan terumbu karang yang ada di Pulau Bangka dan sekitarnya, serta akan berpengaruh pada kehidupan warga Pulau Bangka dan sekitarnya. Seharusnya kelestarian lingkungan dan karakterisstik pulau-pulau kecil harus dikedepankan bukan malah dihancurkan,” tutup Edo.(ww)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*