Reses di Bumbungon, Jems Tuuk Diminta Perjuangkan Normalisasi Sungai Ongkak

Posted by

Kegiatan Reses, Julius Jems Tuuk di Desa Bumbungon Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolmong.

CSD – Normalisasi Sungai Ongkak dan kebutuhan akan infrastruktur pasar tradisional serta kualitas bibit jagung, menjadi aspirasi mendesak warga Desa Bumbungon Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondouw (Bolmong).

Hal tersebut terungkap dalam kegiatan Masa Reses III Tahun 2017, yang dilaksanakan personil DPRD Sulut dapil Bolmong Raya Julius Jems Tuuk, Kamis (14/12/2017).

Seperti yang disampaikan warga Bumbungon, Agus Warouw yang meminta normalisasi sungai Ongkak dimana sering terjadi banjir.

“Kami minta Pak Jems Tuuk menyampaikan ke pemerintah agar melakukan normalisasi sungai Ongkak, dengan dibangunnya Talud sepanjang 2 Km di bantaran sungai. Ini sudah meresahkan dan mengancam nyawa masyarakat,” ujar Warouw.

Aspirasi lainnya disuarakan Novri Tiwow, yang meminta dibangunnya pasar di Desa Bumbungon, karena dirinya sempat mendengar adanya program 1000 pasar dari Kementerian Perindustrian dan Perdagangan.

“Dulunya di desa ini pada 20 hingga 30 tahun lalu, ada lokasi pasar di desa ini. Lahan dan gedungnya masih tapi sudah tidak berjalan aktif. Oleh karena itu diharapkan dibangun pasar di desa Bumbungon, sebagaimana program 1000 rumah dari Kementerian Perindustrian dan Perdagangan,” ungkap Tiwow.

Disisi lain, Bobby warga yang sama mengeluhkan kualitas bantuan bibit jagung.

“Bantuan bibit memang tersalur dengan baik, namun kualitasnya tidak sesuai harapan dan mudah terserang hama,” ujar Bobby.

Julius Langi warga yang sama juga menambahkan, bantuan bibit jagung sudah terealisasi, namun yang dialami petani saat ini adalah kelangkaan pupuk.

“Bibit jagung sudah terealisasi, namun pupuk belum ada. Pupuk sangat langka dan sulit didapat petani,” tambah Julius.

Dalam kegiatan reses tersebut juga, banyak aspirasi yang disampaikan masyarakat, diantaranya irigasi DAM penahan air untuk percetakan sawah yang tidak jalan, infrastruktur Mandi Cuci Kaki (MCK) dan pembangunan rumah ibadah.

Menanggapi aspirasi warga tersebut, Jems Tuuk mengatakan, akan memperjuangkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat apabila hal tersebut merupakan kewenangan pemerintah provinsi.

“Intinya yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi akan kita perjuangkan mulai dari program infrastuktur pasar bersih di Dinas koperasi hingga pengadaan bibit jagung berkualitas. Namun harus pula diketahui, semua komunikasi masyarakat dengan pemerintah harus lewat proposal, karena Undang-Undang mengatur demikian,” jelas Tuuk.

“Walaupun instansi terkait ingin membantu, tapi tidak ada proposal maka tidak bisa dibantu. Ketika ini menjadi temuan, maka pejabat di instansi tersebut harus menggantinya karena auditor akan menanyakan dasar apa diberikan bantuan,” sambung politisi PDI-P ini.

Terkait normalisasi sungai Ongkak, Tuuk pun menegaskan kalau itu bukan kewenangan pemerintah provinsi melainkan Balai sungai.

“Normalisasi sungai merupakan kewenangan Balai pengairan, bukan kewenangan provinsi. Saya sudah sempat mengambil sikap tegas kepada kepala balai Jidon Wantania, kita akan polisikan dia karena bertanggung-jawab atas sungai Ongkak yang semakin melebar,” tegas Tuuk.

“Bagi saya, masalah normalisasi sungai Ongkak merupakan prioritas,” pungkasnya.

 

 

 

 

Penulis : Christy Lompoliuw

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*