Pesta Demokrasi di Minahasa Terkesan Prosedural

Posted by

CSD – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Minahasa 2018 yang tampaknya hanya akan mempertemukan dua pasang kandidat untuk bertarung, mendapat perhatian serius dari Pengamat Politik dan Pemerintahan Sulut, Taufik Tumbelaka.

Menurut Taufik, upaya menjegal lawan dengan manuver dari oknum Elit Politik di Sulut yang bermuara kepada pertarungan Head to Head antar dua pasang Kandidat di Pilkada Minahasa tentunya dari sisi Pembangunan Politik menjadi catatan buruk, apalagi hal ini terjadi di Kabupaten Minahasa yang sarat dengan kaum intelektual terpelajar.

“Hal ini menimbulkan kesan sangat kuat bahwa pesta demokrasi di Minahasa akan mengarah kepada pesta demokrasi prosedural, bukan subtansial. Sejatinya dalam pesta demokrasi para calon pemilih berhak mendapat sejumlah pilihan yang maksimal dalam arti Partai Politik (Parpol) wajib mengajukan figur-figur terbaiknya atau kalaupun tidak ada maka sangat arif memberi kesempatan kepada sejumlah figur guna ikut kontestasi sebagai pilihan untuk Rakyat,” ujar Taufik via pesan Whatsapp, Senin (8/1/2018).

Lanjut dikatakan Taufik, dengan hanya munculnya beberapa nama menimbulkan keprihatinan dan pertanyaan dikalangan masyarakat. Apakah nama-nama yang terkesan “dipaksakan dan dikondisikan” oleh Parpol atau tepatnya oleh sejumlah elit politik tersebut memang lebih baik dari yang tidak dimunculkan ?. Lalu sejumlah nama yang tidak dimunculkan dan hadir dalam perbincangan sejumlah kalangan masyarakat rasanya tidak lebih buruk dari para Figur yang dijagokan oleh Elit Politik Parpol.

“Pertanyan besarnya bagaimana dengan Sang Penelor Surat Keputusan (SK) yang berada di Jakarta, apakah mereka tidak faham tentang fenomena Minahasa atau mereka mendapat info sesat dari oknum-oknum kadernya sendiri. Atau mereka tidak peduli tentang hal ini karena terlalu sibuk dengan politik kepentingan sehingga lupa dengan pembangunan politik dalam bentuk menciptakan demokrasi yang subtansial. Apakah mereka tidak faham tentang bahayanya suatu kontestasi seperti PilKada jika mengarah kepada “pertarungan” politik dua kekuatan yang berhadap-hadapan?,” terang Taufik.

“Rasanya kita harus prihatin dengan munculnya fenomena di Minahasa karena untuk kedepan lebih banyak sisi negatifnya dari sisi positifnya. Untuk Pilkada Minahasa kita perlu bekerja extra agar berjalan baik tanpa hal-hal yang dikuatirkan, walaupun fakta politik di Pilkada Minahasa berpeluang terjadi. Hak-hak rakyat untuk mendapat pilihan sajian dalam bentuk “Paket Istimewa dan Komplit” tidak akan terjadi karena diduga ada pemaksaan kolektif dari beberapa oknum elit politik guna memberi sajian “Paket Hemat”, sambung Taufik.

Jebolan UGM ini pun berharap, kedepan nanti harus dikaji suatu aturan dimana harus ada revisi terkait jadwal waktu pendaftaran bagi para calon yang akan mengikuti Pilkada.

“Dimana setelah Parpol mendaftarkan para bakal calonnya ke KPU, maka dalam rentang waktu 14 hari kerja atau rentang waktu tertentu baru calon independen memasukan pendaftaran ke KPU,” pungkas Taufik.

 

 

 

Editor : Christy Lompoliuw

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*