Parpol Peserta Pemilu Diminta Turunkan Baliho Bergambar Ketua Umum

Posted by

CSD – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memerintahkan partai peserta Pemilu 2019 untuk segera menurunkan semua reklame bergambar ketua umum partai politik. Saat ini pun terdapat partai politik yang menampilkan reklame bergambar ketua umum partainya. Alasannya, pencantuman foto ketua umum sebagai bagian dari kampanye jelang pemilu 2019 baru resmi diperbolehkan pada 23 September mendatang.

Misalnya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang memajang Ketua Umumnya Muhaimin Iskandar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menampilkan M Romahurmuziy.

“Semua spanduk dan baliho yang bergambar ketua umum parpol peserta Pemilu 2019 harus diturunkan. Segera diturunkan,” imbuh anggota Bawaslu M Afifuddin di Bawaslu RI, Jakarta Pusat, MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (27/2).

Afifuddin menjelaskan, reklame-reklame tersebut melanggar Undang-Undang Pemilu No 7 Tahun 2017 tentang iklan kampanye. Menurutnya, reklame bergambar ketua umum partai politik merupakan salah satu bentuk citra diri partai politik.

“Saat ini definisi kampanye bukan hanya untuk menyampaikan visi-misi, melainkan juga memasukkan definisi citra diri. Citra diri yang dimaksud bisa berupa foto orang dan logo parpol,” kata Afifuddin.

Oleh karenanya, Bawaslu akan melayangkan teguran kepada partai yang menampilkan reklame-reklame tersebut. Bila sanksi tegurannya diacuhkan partai politik terkait akan diberikan sanksi administratif.

Afifuddin juga mengingatkan bila parpol sengaja berkampanye di luar waktu yang ditentukan, parpol bisa dikenakan sanksi pidana dan denda. Adapun masa kampanye Pemilu dimulai pada tanggal 23 September 2018 sampai 13 April 2019.

“Pasal 492 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur ancaman pidana paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp 12.000,000,” ujar Afifuddin.

 

 

 

Sumber : merdeka.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*