DPRD Sulut Gelar Paripurna Istimewa LHP BPK RI, Sulut Raih WTP 2016

Posted by

DPRD Sulut Gelar Paripurna Istimewa LHP BPK RI

CYBERSULUTdaily.COM – Tiga kali berturut Provinsi Sulawesi Utara raih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Kali ini, predikat atas hasil laporan keuangan negara tahun 2016 Provinsi Sulut dibacakan langsung BPK – RI perwakilan Sulut Moermahadi Soerja Djanegara, dalam rapat peripurna istimewa DPRD Provinsi Sulut, Jumat (09/06/2017) siang.

Penandatanganan hasil laporan keuangan negara tahun 2016 Provinsi Sulut.

Penyerahan hasil laporan keuangan negara tahun 2016 Provinsi Sulut

Dikatakan Djanegara di paripurna, sesuai peraturan perundang undangan dalam rangka pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan negara dan daerah, salah satu hal penting yang diatur adalah kewajiban kepala daerah menyusun dan memberikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa BPK.

Predikat atas hasil laporan keuangan negara tahun 2016 Provinsi Sulut dibacakan langsung BPK – RI perwakilan Sulut Moermahadi Soerja Djanegara

Namun demikian, walaupun Opini WTP sudah ditetapkan BPK RI untuk Sulut, terdapat beberapa catatan penting yang wajib diperhatikan Pemerintah Provinsi Sulut seperti, pengelolaan aset tetap pada Pemerintah Provinsi Sulut belum memadai, pembayaran belanja jasa tenaga ahli, instruktur, narasumber pada enam SKPD yang tidak sesuai dengan standar biaya masukkan, keterlambatan pelaksanaan empat pekerjaan pada tiga SKPD belum dikenakan sanksi denda sebesar Rp.355,39 juta, dan hasil pelaksanaan pengadaan alat kesehatan belum dapat dimanfaatkan.

Gubernur Sulut Olly Dondokambey dalam sambutannya terkait LHP BPK RI.

Sesuai ayat 3 pasal 20 undang undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, Pemerintah Provinsi Sulut wajib menindak lanjuti sesuai dengan rekomendasi yang diberikan BPK, selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan di terima.

Anggota DPRD Sulut yang hadir dalam Paripurna Istimewa BPK RI

ASN beserta undangan dalam rapat paripurna istimewa LHP BPK RI

Diketahui, rapat Paripurna Istimewa DPRD Sulut dalam rangka penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulut tahun anggaran 2016 kepada DPRD Provinsi. Paripurna ini dipimpin Ketua DPRD Andrei Angouw dan dihadiri Gubenur Olly Dondokambey bersama Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw, Ketua BPK RI, Para Wakil Ketua dan Anggota DPRD Sulut, Forkopimda Sulut, Sekretaris DPRD Sulut Drs.Bartolomeus Mononutu, pejabat eselon dan undangan.

 

 

 

ADVETORIAL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*