Divonis 5 Tahun Penjara, Mantan Bupati Bolmong Pertimbangkan Ajukan Banding

Posted by

CYBERSULUTDAILY.COM – Mantan Bupati Bolaang Mongondouw (Bolmong) MMS alias Marlina sebagai terdakwa kasus korupsi Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) Bolmong tahun 2010, akhirnya divonis 5 Tahun penjara dalam sidang putusan di pengadilan negeri (PN) Manado yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Sugianto, Rabu (19/7/2017) sore tadi.

Dihadapan penasehat hukum (PH) serta jaksa penuntut umum (JPU), Ketua Majelis Hakim Sugianto menjatuhkan vonis 5 tahun penjara kepada mantan Bupati Bolmong selama dua periode tersebut, juga dikenakan denda Rp 200 juta dengan subsider 2 bulan kurungan, dan uang pengganti sebesar Rp 1,250.000.000.

“Apabila uang pengganti tidak dibayarkan dalam jangka waktu satu bulan, maka semua aset dari terdakwa akan disita untuk dilelang, dan apabila aset terdakwa tidak mencukupi untuk memenuhi uang pengganti maka akan di penjara selama 2 tahun penjara,” ujar Sugianto.

Oleh Majelis Hakim, terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan dakwaan Pasal 2 ayat (1), jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Putusan itu tidak langsung diterima terdakwa. Setelah berembuk dengan Tim Penasehat Hukumnya, Marlina menyatakan pikir-pikir dulu.

“Setelah saya berembuk dengan pengacara maka saya belum bisa mengambil keputusan apakah akan menerima atau banding, jelas Marlina.

Sementara Jaksa Penuntut Umum (JPU) juga ikut menyatakan pikir-pikir dengan vonis tersebut.

Patut diketahui, terdakwa MMS telah didakwa bersalah JPU atas penyalahgunaan dana TPAPD Bolmong sebesar Rp1,2 miliar lebih dengan menggunakan pasal 2 ayat (1), jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambahkan dengan UU RI No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 tahun 1999, jo pasal 55 ayat (1) Ke-1, jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana, dalam dakwaan primair.

Sedangkan dalam dakwaan subsidair, tim JPU bersandar pada pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 tahun 1999, jo pasal 55 ayat (1) Ke-1, jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Selain itu, terdakwa juga dijerat dengan pasal 6 ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf f UU RI No 25 Tahun 2003 tentang Perubahan UU RI No 15 Tahun 2012 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

 

 

Editor : Christy Lompoliuw

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*