7 Tahun Terima Upah Minim, 58 THL RSUD Noongan Mengadu ke DPRD Sulut

Posted by

CSD – 58 Tenaga Harian Lepas (THL) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Noongan Kabupaten Minahasa, Kamis (2/11/2017) mendatangi Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut).

Kedatangan para THL berseragam putih tersebut, untuk meminta kenaikan gaji sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP). Pasalnya, selama 7 (tujuh) tahun mereka menerima gaji tidak sesuai dengan UMP.

“Kami datang kemari yang paling pokok hanya satu yakni menuntut kenaikan upah sesuai peraturan yang berlaku. Seperti sekarang kan upahnya sudah 2.598.000. Sedangkan kami, selama tujuh tahun hanya menerima Rp 1.450.000, kan ini tidak adil namanya,” Ujar Kordinator aksi, Lery Repie

Lanjut dikatakannya, permasalahan tersebut sudah pernah disampaikan kepada Direktur RSUD Noongan namun tidak ditindaklanjuti. Apalagi dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini sudah lima Kali terjadi pergantian direktur.

“Jadi, setiap satu direktur ingin berusaha memperbaiki atau mentata, direktur tersebut sudah diganti, termasuk membentuk manajemen yang baru,” keluhnya.

“Harapan besar kami, kiranya di tahun 2018 mendatang, ke 58 THL boleh menerima upah yang sesuai dengan Undang-undang. Apalagi kami dengar kabar akan naik Rp 2.800.000,” pungkasnya.

Ketua Komisi I DPRD Sulut, Ferdinand Mewengkang yang menerima aspirasi mereka tersebut mengatakan, dari ke-58 THL tapi yang menerima SK dari Gubernur Sulut hanya 20 THL. Gaji dari 20 THL ini dibagikan merata kepada 58 THL. Sehingga mereka hanya menerima upah Rp 1.450.000. Jadi, dengan upah Rp 1.450.000 tak sesuai dengan biaya hidup mereka, apalagi bagi mereka yang sudah berkeluarga.

“Jadi, itulah sehingga mereka datang ke kantor mengeluh agar keluhan hal supaya itu dipertimbakan. Mereka harapkan mereka diperlakukan sama seperti pengangkatan tenaga honorer lainnya yang memperoleh Upah Minimal Pekerja (ump),” kata Politisi Gerindra ini.

“Miris, saya juga baru mengetahuinya,” sambung Mewengkang.

Lanjut dikatakan politisi Gerindra ini, aspirasi tersebut akan diteruskan ke Komisi IV yang membidangi kesehatan dan akan di sampaikan ke Dinas Kesehatan (Dinkes) untuk masuk dalam anggaran pada 2018 nanti.

“Kebetulan saat ini kita sementara membahas anggaran untuk 2018,” pungkasnya.

 

 

 

 

Penulis : Beriel.L

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*